Zaman.id – Senator Evi Apita Maya, SH, M.Kn., anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam kunjungan kerjanya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Evi menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara harus menjadi prioritas utama.
“Prinsipnya, saya di Komite IV DPD RI maunya tidak boleh ada satu receh pun uang negara tercecer atau disalahgunakan,” ujar Evi dalam pertemuan yang digelar pada Kamis (9/1/2025).
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang baik adalah kunci untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya demi kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan Ketat untuk Mencegah Penyimpangan
Dalam diskusinya dengan jajaran BPK NTB, Evi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya kasus penyelewengan anggaran di tingkat daerah. Ia menyoroti bahwa pengawasan terhadap proses penyusunan hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di NTB perlu diperkuat.
Menurut Evi, pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Ia juga mendorong BPK NTB untuk tidak ragu mengungkapkan temuan-temuan terkait penyalahgunaan anggaran.
“Jangan takut untuk mengungkap jika ada temuan penyelewengan anggaran. Sebagai mata dan telinga masyarakat NTB, saya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran dikelola dengan baik,” tegasnya.
Masalah Pungutan Liar dan Maladministrasi
Evi juga mengungkapkan bahwa selama ini ia sering menerima aduan dari masyarakat terkait berbagai masalah pelayanan publik. Beberapa isu yang menjadi perhatian utamanya adalah pungutan liar, penyelewengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan usaha kecil dan menengah (UKM) fiktif.
“Ini semua harus dibenahi. Kita butuh pengelola anggaran yang amanah dan berintegritas,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan masih adanya maladministrasi yang mencoreng citra birokrasi daerah. Menurutnya, kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencederai nilai-nilai moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat NTB.
Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas
Dalam pertemuan tersebut, Evi menekankan pentingnya kolaborasi antara DPD RI dan BPK NTB untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia percaya bahwa birokrasi yang bersih dan transparan dapat menjadi fondasi utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di NTB.
“Nilai-nilai religius dan moral yang kita miliki harus tercermin dalam tata kelola anggaran negara yang profesional dan transparan,” katanya.
Ia berharap sinergi ini dapat membantu NTB menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
Komitmen BPK NTB dalam Meningkatkan Pengawasan
Kepala BPK NTB, Rahmadi, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik di NTB.
Ia menegaskan bahwa BPK siap melakukan audit menyeluruh terhadap sistem penganggaran, potensi kerugian negara, serta indikasi penyimpangan di berbagai sektor pelayanan publik.
“Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada ruang bagi maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat NTB,” kata Rahmadi.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari DPD RI, khususnya Senator Evi, dalam mendorong pengawasan yang lebih transparan.
Masa Depan NTB yang Lebih Cerah
Sebagai senator yang memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat NTB, Evi optimis bahwa pengawasan yang baik dapat menjadi solusi untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang ada.
Ia percaya bahwa dengan sinergi antara DPD RI dan BPK NTB, tata kelola pemerintahan di NTB dapat menjadi lebih baik.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan uang negara dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Saya percaya bahwa kolaborasi ini dapat membawa NTB menuju masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan, harapan untuk melihat Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah yang bersih dari korupsi dan penyimpangan anggaran semakin terbuka.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
