Zaman.id – Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi lumbung dan penyangga utama ketahanan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam sebuah forum penting bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas masa depan kebijakan pangan nasional.
Pernyataan kesiapan ini disampaikan Wagub Indah pada saat kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Soeharto, yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Mataram, pada Rabu (12/11). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyinkronkan potensi daerah dengan kebutuhan kebijakan pusat.
Komitmen NTB: Modal Kuat untuk Ketahanan Pangan Nasional
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyoroti potensi besar yang dimiliki daerahnya. Potensi ini tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, tetapi juga sektor perikanan.
“NTB memiliki cadangan pangan yang besar serta potensi perikanan yang luas karena garis pantainya cukup panjang. Semua ini menjadi modal kuat untuk menopang ketahanan pangan nasional,” ujar Wagub Indah, menekankan peran vital NTB dalam mewujudkan mandat Badan Pangan Nasional dan menjaga stabilitas pasokan.
Untuk memastikan data yang disajikan akurat dan komprehensif, Wagub juga menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menyajikan informasi secara detail. Hal ini bertujuan agar hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dapat menjadi masukan substantif yang benar-benar relevan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan pangan nasional.
Mengawal Kebijakan Pangan melalui Revisi Undang-Undang
Kunjungan Komisi IV DPR RI ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari agenda besar DPR dalam menghimpun masukan langsung dari daerah. Masukan ini akan digunakan sebagai landasan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. NTB, dengan potensi unggulannya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dianggap sebagai salah satu sumber informasi kunci.
Wagub Indah menyatakan harapan besarnya agar kunjungan ini menjadi tonggak awal kerja sama yang berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Komisi IV DPR RI. Menurutnya, revisi undang-undang tersebut memiliki urgensi tinggi agar kebijakan pangan nasional yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik daerah, serta mampu memperkuat sinergi antarwilayah dalam menjaga ketersediaan pangan.
“Semoga kunjungan ini membawa manfaat besar bagi kita semua dan menjadi awal kolaborasi yang lebih intensif ke depan,” ungkap Wagub Indah, menutup sambutannya dengan optimisme.
Apresiasi DPR RI terhadap Peran Strategis NTB
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Soeharto, menyampaikan apresiasi mendalamnya terhadap kesiapan dan komitmen Provinsi NTB dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pilihan NTB sebagai lokasi kunjungan kerja bukanlah tanpa alasan.
“NTB kami pilih sebagai daerah kunjungan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pangan nasional. Kami ingin memastikan kebijakan yang akan disusun benar-benar berpihak pada petani, nelayan, serta pelaku pangan lokal,” ungkap Siti Hediati Soeharto.
Pernyataan ini menggarisbawahi upaya Komisi IV DPR RI untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan disusun, khususnya dalam konteks perumusan ulang UU Pangan, akan memberikan dampak positif dan perlindungan maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan. Hal ini sejalan dengan upaya Badan Pangan Nasional yang terus berfokus pada kesejahteraan produsen pangan lokal.
Kunjungan kerja ini, yang merupakan forum diskusi terbuka, turut dihadiri oleh para wakil ketua dan anggota Komisi IV dari berbagai fraksi, pejabat pemerintah daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, serta perwakilan aktif dari kelompok petani dan nelayan di NTB. Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan dapat menjamin bahwa data dan aspirasi yang dihimpun benar-benar merepresentasikan kondisi lapangan dan kebutuhan riil daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat melalui DPR RI dan pemerintah daerah seperti NTB ini menjadi kunci penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam pangan, di mana peran daerah-daerah penyangga pangan menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan Badan Pangan Nasional.
