zaman.id – Tantangan akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), kini memasuki babak baru. Di tengah kompleksitas persoalan hukum yang sering kali bersinggungan dengan aspek kesehatan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dinamika Keadilan secara resmi meluncurkan layanannya pada Minggu, 11 Januari 2026. Kehadiran lembaga ini menandai sejarah baru sebagai satu-satunya LBH di NTB yang mengusung spesialisasi unik, yakni pendampingan hukum terpadu berbasis medis.
Peresmian yang berlangsung di Ruko Grand Lingkar, Mataram, ini menjadi jawaban atas urgensi kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang lebih spesifik dan profesional. Data sepanjang tahun 2024 menunjukkan eskalasi pencari keadilan yang luar biasa, di mana lembaga serupa seperti LBH Jakarta menerima hampir 7.000 pengaduan. Ironisnya, di tingkat nasional, lebih dari 60 persen masyarakat masih belum menyadari adanya fasilitas bantuan hukum gratis yang disediakan negara, menciptakan jurang lebar antara kebutuhan dan realisasi keadilan.
Menjawab Kesenjangan Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan
Persoalan hukum di era modern tidak lagi hanya berkutat pada masalah pidana umum atau perdata biasa. Tren menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai kelompok prioritas. Dengan lebih dari 5.400 perempuan dan ratusan anak yang tercatat membutuhkan pendampingan hukum sepanjang tahun lalu, LBH Dinamika Keadilan hadir untuk memastikan bahwa kelompok rentan di NTB tidak lagi terabaikan.
Ketua LBH Dinamika Keadilan, dr. Danang Nur Adiwibawa, dalam sambutannya pada acara Grand Launching tersebut, menegaskan bahwa lembaga ini didirikan dengan komitmen untuk berdiri di garis depan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem hukum. Fokus utamanya adalah masyarakat miskin, korban kekerasan, serta pasien dengan keterbatasan fisik maupun mental yang sering kali kesulitan mendapatkan pembelaan yang objektif.
“Dengan hadirnya LBH Dinamika Keadilan, kami berharap dapat membantu menjembatani komunikasi antara tenaga medis dan aparat hukum, memastikan proses hukum tidak merugikan pasien maupun tenaga kesehatan, dan mendorong penegakan hukum yang adil serta berbasis fakta ilmiah. Kami ingin mewujudkan cita-cita besar bahwa hukum dapat menjadi penyeimbang dalam menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat,” ujar dr. Danang di hadapan para tamu undangan.
Sinergi Lintas Profesi: Integrasi Hukum dan Sains Medis
Salah satu keunggulan kompetitif yang ditawarkan LBH Dinamika Keadilan adalah pendekatan “Medical-Legal” yang komprehensif. Lembaga ini tidak hanya memberikan advokasi di ruang persidangan, tetapi juga mencakup rehabilitasi korban, pemulihan psikologis, hingga edukasi preventif bagi masyarakat. Pendekatan ini dinilai sangat krusial mengingat banyak sengketa hukum di sektor kesehatan yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai prosedur medis agar hasil hukum benar-benar adil dan akurat secara saintifik.
Kehadiran lembaga ini pun mendapat sambutan hangat dari kalangan profesi medis. dr. Asri Dwina Prihatni, atau yang akrab disapa dokter Rina, selaku Ketua Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (BHP2A IDI) Wilayah NTB, memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, keberadaan LBH yang memahami seluk-beluk medis akan membantu menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih aman dan terlindungi secara hukum.
“Kehadiran lembaga ini merupakan langkah strategis dan mulia dalam memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Kami berharap LBH Dinamika Keadilan dapat menjadi mitra konstruktif bagi berbagai profesi, termasuk tenaga kesehatan, dalam memberikan pendampingan yang objektif dan bertanggung jawab,” tutur dr. Rina dalam pidatonya.
Memperkuat Ekosistem Hukum di Nusa Tenggara Barat
Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari sektor kesehatan dan penegakan hukum, termasuk perwakilan RSUD Tripat, RS Bhayangkara, Ketua IDI Lombok Barat, hingga jajaran Direktur RSUD Praya, RS Awet Muda, dan RSI. Kehadiran para mitra strategis ini menunjukkan dukungan kuat terhadap model bantuan hukum yang lebih inklusif di wilayah NTB.
LBH Dinamika Keadilan berkomitmen untuk terus berkembang dan menjaga konsistensi dalam pengabdiannya. Dengan visi memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan, lembaga ini membuka pintu bagi seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan bantuan, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Langkah ini diharapkan mampu mengikis ketimpangan akses hukum di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan pro bono.
Menutup prosesi peluncuran, dr. Danang Nur Adiwibawa kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum mereka. “Kami mengundang seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan membangun solidaritas demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. Kehadiran LBH Dinamika Keadilan kini menjadi lentera harapan bagi terwujudnya penegakan hukum yang beradab dan bermartabat di Nusa Tenggara Barat.
