.
.
TUBAN, Kenduruan,– Dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, jajaran Polsek Kenduruan Polresta Tuban terus berkomitmen melakukan pendampingan dan pemantauan sektor pertanian di wilayah Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.
Salah satunya dilakukan oleh AIPTU Widiatmiko, Kanit Samapta Polsek Kenduruan Polresta Tuban sekaligus Petugas Polmas Desa Sokogunung, dengan turun langsung mengecek perkembangan tanaman jagung milik warga petani di Desa Sokogunung, Kamis (03/09/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan dukungan Polri terhadap masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, AIPTU Widiatmiko melakukan pemantauan kondisi tanaman jagung serta berkomunikasi dengan petani untuk mengetahui perkembangan tanaman dan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Kapolresta Tuban KOMBES POL. Jazuli Dani Iriawan, S.I.K., M.Tr., Opsla, melalui Kapolsek Kenduruan AKP Teguh Triyo Handoko, S.H., M.H., M.A.P., mengatakan bahwa Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.
“Polsek Kenduruan akan terus berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional. Kehadiran anggota di lapangan bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pendampingan serta motivasi kepada masyarakat, khususnya para petani,” ujar Kapolsek.
Menurutnya, pemantauan secara langsung di lapangan diharapkan dapat mempererat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus mendorong para petani untuk terus meningkatkan hasil pertanian.
“Dengan sinergi antara pemerintah, kepolisian dan masyarakat, kami berharap program ketahanan pangan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan dukungan Karo SDM Polda Jatim KOMBES POL. Heru Budi Prasetyo, S.I.K., bersama jajaran Polresta Tuban dan Polsek Kenduruan dalam mendorong keberhasilan program ketahanan pangan nasional.
Berita Terkait
Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
